Punahnya Pejabat Bersih

Ketikan Pinggir Hari Ini

Acap kali kita prihatin, mempersoalkan mengenai “busuk”nya para pejabat. Sebut saja beberapa perilaku “biadab” mereka yang membuat hati siapa pun yang melihatnya miris: membeli mobil dinas baru masing-masing berbanderol RP 1.3M, meloloskan pembelian pesawat kepresidenan seharga ratusan miliar, hingga ke pelbagai perilaku non-etis yang menghiasi sidang Pansus Bank Century.

Menyikapi hal tersebut, sering muncul kebingungan mengapa para pejabat sedemikian payahnya. Mereka selalu mengedepankan kepentingan individu dan golongan, tanpa berkontribusi optimal memajukan kesejahteraan bangsa ini. Korupsi terus dibudidayakan, kenyamanan pejabat terus diupayakan, tapi kinerja tidak pernah maksimal. Coba saja sebut, bidang apa di negeri ini yang patut diacungi jempol? Olahraga nol besar, Ekonomi merangkak, Lingkungan Hidup sekarat, Pendidikan hancur lebur, Kesehatan memprihatinkan, dan seterusnya.

Menurut hemat penulis, penyebab jarangnya orang-orang bersih, baik, pro-rakyat, dan bersungguh sungguh memajukan negri ini ada 2, yakni Buruknya citra politik di Indonesia, dan Terlalu kuatnya budaya politik di Indonesia.

Buruknya citra politik

Setiap orang tentu memiliki pengetahuan sebelumnya terhadap profesi yang akan dipilihnya. Misalnya saja, tidak mungkin seseorang mau menjadi dokter tanpa tahu apa itu dokter dan bagaimana pekerjaan dokter. Nah, di sinilah sumber masalahnya. Citra penyelenggara negara tidak pernah bagus semenjak masa Orde Baru. Yang mengemuka bukanlah bahwa tujuan pekerjaan mereka memajukan bangsa dan negara, melainkan kemudahan-kemudahan hidup yang akan didapatkan ketika menjadi pejabat: Kinerja yang tidak dikontrol ketat, gaji dan tunjangan yang nilainya tinggi, serta fasilitas-fasilitas khusus yang didapatkan. Hasilnya, ketiga hal tersebutlah yang menjadi sasaran ketika seseorang mau menjadi pejabat. Alhasil, orang-orang “kotor”lah yang memasuki lingkarang penyelenggara negara. Orang-orang yang bersih, jujur, dan memiliki idealisme, justru menjadi ANTI terhadap dunia politik. Mereka menjaga jarak, mengkritik penyelenggara negara dari lingkar luar kekuasaan.

Kuatnya budaya politik

Buruknya citra politik nasional tidak serta merta menyebabkan seluruh politikus menjadi busuk. Faktor kedua yang menyebabkan punahnya pejabat bersih adalah terlalu kuatnya budaya politik di Indonesia yang sudah “terinfeksi”. Dalam salah satu karya Yuma Ando, “KUNIMITSU”, terdapat ilustrasi yang sempurna bagaimana seorang politikus bersih menjadi kotor seiring ia mengenal dunia politik. Politikus tersebut pada awalnya memiliki ambisi, idealisme, dan visi membangun bangsa. Pada awal karir politiknya, ia meneguhkan hati bahwa ia harus memiliki jabatan tinggi, lantas setelah itu barulah ia akan mengubah negaranya. Namun, di tengah perjalanan karir politiknya, ia mau tidak mau harus mengikuti “aturan-main” yang sudah ada sejak lama. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dengan terpaksa ia lakukan agar ia bisa diterima di dunia politik, dan karirnya akan menanjak. Lambat laun, praktik kotor itu mendarah daging dalam dirinya. Memang, pada akhirnya ia mendapatkan karir yang bagus di dunia politik, namun ternyata ia sudah kehilangan tujuan awalnya berkecimpung di dunia politik.

Bukannya mengubah negara melalui dunia politik, dunia politiklah yang mengubah seseorang yang bersih menjadi korup. Hal ini juga yang terjadi di Indonesia. Mereka yang bersih pada akhirnya harus mengikuti budaya yang telah terbentuk di dunia politik. Jika tidak, mereka tersisih. Hanya sedikit yang berhasil menerobos arus budaya yang sudah demikian kuatnya. Alhasil, hampir seluruh pejabat di negeri ini morbid, sakit!

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara memutus “lubang-hitam” politik ini? Bisakah? Jawaban optimisnya tentu bisa. Jawaban realistisnya: HAMPIR MUSTAHIL. Untuk merubah citra dunia politik, mau tidak mau budaya politik harus diperbaiki. Dan untuk memperbaiki budaya yang telah mengakar, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Kita membutuhkan orang-orang bersih yang mau berkecimpung di dunia politik untuk memperbaiki budaya di sana. Untuk membentuk orang-orang bersih tersebut, dibutuhkan “lembaga” pendidikan yang bisa mencetak orang-orang teguh, kompeten, dan peka terhadap masalah bangsa. Masalahnya, adakah “lembaga” pendidikan tersebut? Tidak.

Jakarta, 1 Februari 2010
Okki Sutanto
(hanya bisa prihatin)

Pancasila Sekarang

Ketikan Pinggir Hari Ini

Pancasila tidaklah diciptakan, melainkan digali. Mungkin fakta ini sudah kita ketahui melalui pelajaran Sejarah ataupun Pancasila sewaktu sekolah menengah. Mungkin juga kita sekedar tahu fakta tersebut, tanpa memahami makna lebih lanjutnya. Berdasar dari sana, maka Pancasila sama seperti umbi-umbian dalam dua hal: merupakan hasil dari jerih payah, serta bisa diolah lebih jauh lagi.

Jika umbi-umbian merupakan jerih payah petani, maka Pancasila adalah hasil jerih payah sejarah bangsa ini sendiri. Jika umbi-umbian setelah digali akan diolah untuk memiliki nilai guna lebih, demikian pula hendaknya Pancasila. Ia tak butuh di’sakti’-kan, ia tak butuh di-‘mulia’-kan. Sama seperti umbi-umbian, Pancasila berasal dari, oleh, dan untuk rakyat itu sendiri.

Kesalahan fatal memaknai Pancasila terjadi di zaman Orde Baru. Pancasila dimuliakan, disaktikan, diluruskan, dan dilindungi sedemikian rupa hingga tafsir penguasa lah yang dianggap paling benar. Hal ini membuat banyak orang menjadi fanatik akan Pancasila, dan menganggap tabu, bahkan haram, untuk merevisi Pancasila.

Semua sila dalam Pancasila sejatinya baik dan benar, tidak ada yang membantah. Akan tetapi apa penting kita memiliki Pancasila yang dihormati sebatas simbol belaka tanpa pengamalan dan pengimplementasian? Apa masih ada jiwa Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari?

Mari kita tilik kelima sila tersebut. Pertama, KeTuhanan yang Maha Esa. Hingga detik ini, persatuan dan toleransi antar umat beragama masih belum pantas diacungi jempol. Masing-masing agama sendiri, terutama yang mengusung konsep keTuhanan, belum mampu menghasilkan umat yang berbudi luhur. Bahkan tak sedikit yang menelikung sila pertama ini menjadi “Tuhan-kuyang paling Esa”. Belum lagi Pejabat korupsi, Mahasiswa tawuran, Masyarakat berkonflik, Kriminalitas meningkat, di mana ke-ESA-an Tuhan kita masing-masing jika begitu?

Sila berikut membahas mengenai Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradabkah kita, ketika menyumpahserapahi sesama rekan dewan di ruangan negara, disiarkan televisi nasional? Beradabkah kita saling serobot di jalan raya, bahkan tak peduli keselamatan orang lain? Adilkah kita saat tahanan lain berdesak-desakan dalam satu sel, namun kita memiliki sel bak kamar hotel bintang lima?

Sila berikutnya berbunyi: “Persatuan Indonesia!”. Sudah bersatukah kita? Di saat masing-masing partai mengusung negara utopia sendiri. Di saat begitu banyaknya aliansi, kelompok, golongan, ikatan, dan lain sebagainya yang demikian banyak padahal memiliki tujuan yang sama? Juga di saat intra golongan pun harus bentrok dan terjadi perpecahan.

Sila keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Adakah mufakat dan kebijaksanaan ketika yang benar adalah mereka yang berkuasa? Adakah keterwakilan yang benar-benar mewakili rakyat? Omong kosong dengan Dewan Perwakilan Rakyat, mereka adalah Utusan Wakil Partai, dengan kepentingan golongan, dengan tujuan individu.

Sila kelima sekali lagi membahas keadilan: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adilkah bangsa ini ketika mahasiswa berprestasi dibunuh di negeri tetanga tanpa investigasi dan pemberitaan memadai? Juga ketika orang yang kebetulan terkenal mengupdate twitter dengan kata makian, berita itu justru menghiasi layar televisi berminggu-minggu? Adilkah bangsa ini saat pencuri kakao dan pencuri kapas dengan harga di bawah sepuluh ribu rupiah dibui, ketika korupsi miliaran bahkan triliunan berlangsung tanpa ada yang diadili? Absurd nian ‘keadilan’ di negeri ini.

Jika demikian adanya pengamalan Pancasila di negeri ini, masih sakti-kah Pancasila kita? Jika tidak, harus bermuram durjakah kita memandang kondisi bangsa ini? Tidak juga. Setidaknya kita bisa bersyukur atas satu hal: bersyukurlah Pancasila digali saat awal kemerdekaan, bukan saat ini. Bayangkan apa yang bisa dijadikan Pancasila tatkala carut marut persoalan negara tak hentinya menggerus moral bangsa saat ini.

Namun bersyukur saja tidak cukup. Kita bisa mulai memaknai dan mengamalkan Pancasila, membangkitkannya kembali. Mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari saat ini. Jikalau generasi ini sudah demikian bebal untuk mengerti makna Pancasila, setidaknya kita bisa mengajarkannya pada anak-cucu kita nantinya. Sehingga muncullah generasi baru yang berjiwa Pancasila, yang mampu menahkodai lagi bangsa ini ke arah yang benar.

Jakarta, 14 Januari 2010.
Okki Sutanto
(sedikit banyak terinspirasi dari Caping Goenawan Mohammad)

%d bloggers like this: