Di tengah ramainya isu mahalnya biaya kuliah, pejabat Kemendikbud malah mengeluarkan pernyataan nyeleneh. Katanya pendidikan tinggi itu tersier, gak wajib, cuma pilihan. Seakan mau bilang bahwa kalau gak sanggup bayar ya gak usah kuliah. hehehe..

Jujur, saya terharu membacanya. Akhirnya ada pejabat yang sejujur ini. Ada pejabat yang tidak malu mengakui bahwa pemerintah telah gagal mencerdaskan bangsanya. Padahal, jelas di alinea keempat UUD 1945 menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan lho ya! Tentunya mencerdaskan lebih dari sekadar bare minimum.
Sebenarnya, jika pernyataan ini disampaikan dalam sebuah seminar nasional membahas pelaksanaan teknis & jenjang pendidikan nasional, mungkin tak ada yang salah. Toh memang secara definisi perguruan tinggi masuknya ke tertiary education, bukan wajib belajar 12 tahun.
Tapi, menyampaikan ini saat anak-anak muda kita tengah berteriak akan tingginya biaya kuliah, terlalu tolol bahkan untuk level pejabat kita. Sebuah pernyataan yang tidak menunjukkan empati, cenderung gaslighting, & tak menyelesaikan akar masalah.
Bahkan dalam the right to education UNESCO pun, pendidikan tinggi bukan artinya tidak penting. Bukan sekadar pilihan dan hanya boleh diakses oleh mereka yang berpunya.
Terlebih di tengah jualan gimmick Indonesia Emas 2045 & Bonus Demografi, pernyataan ini seakan menegasikan mimpi bangsa ini sendiri. Generasi emas macam apa yang mau dibangun jika akses ke pendidikan saja dibatasi? Emas sepuh yang cuma tahan 2 minggu? Bonus demografi macam apa yang ingin dicapai? Bonus masalah?
Apalagi berkali-kali Presiden Joko Widodo menyampaikan kekagetannya melihat rasio masyarakat terdidik kita yang amat rendah.
Ya gimana gak rendah, wong mindset pejabatnya aja masih begini. Masih meremehkan pentingnya akses terhadap pendidikan. Selama pejabatnya masih merasa pendidikan tinggi bukan tanggung jawab mereka, Indonesia Emas hanyalah isapan jempol yang tidak akan tercapai.
Di saat negara lain berlari kencang mengejar mengeksplorasi antariksa, meneliti atom & genetika, hingga sibuk memacu aplikasi kecerdasan buatan, negara kita seakan puas merangkak pelan. Jangankan kecerdasan buatan, kecerdasan natural saja masih jauh panggang dari api.
Pendidikan tinggi bukanlah kebutuhan tersier, barang mewah, dan hak spesial teruntuk mereka yang berpunya saja. Pendidikan tinggi adalah harga mati kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan tinggi adalah eskalator sosial yang bisa mengantar rakyatnya ke kehidupan yang lebih baik. Pendidikan tinggi adalah kunci pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, & kemajuan peradaban.
Mau tahu yang tersier itu apa? Nih saya kasih beberapa contoh: makan martabak pas jam kerja. Mandor yang pas kerja pake jet pribadi. Pejabat jelek pake skincare & nyawer biduan. Sampe taksi terbang di IKN, saat stasiun di ibukota aja eskalatornya mati suri berbulan-bulan.
Tanpa martabak, jet pribadi, nyawer biduan, juga taksi terbang, kehidupan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada fungsi yang kurang atau hilang. Beda dengan pendidikan tinggi. Wong belum lama ini saja di Kompas banyak mengangkat kasus lulusan perguruan tinggi yang kesulitan dapat kerja. Ada yang sampai ratusan kali mengirim lamaran, dan ratusan kali ditolak. Itu yang berbekal ijazah perguruan tinggi lho, bagaimana yang tidak?
Semoga cukup jelas ya, mana yang tersier mana yang tidak. Sekian tulisan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan kebodohan-kebodohan selanjutnya.
Kirim Komentar!