Tes Wawasan Kebangsatan

Belakangan, ramai pembahasan tentang tes kontroversial yang diberikan kepada para staf KPK. Katanya sih namanya Tes Wawasan Kebangsaan, tapi semakin ditelaah, sepertinya lebih cocok kita anggap Tes Wawasan Kebangsatan.

Buat yang belum tahu, coba saya jelaskan secara sederhana, ya. Jadi, para staf KPK diwajibkan melalui sebuah tes. Tes ini untuk menentukan apakah mereka bisa tetap bekerja di KPK dengan dijadikan ASN (Aparatur Sipil Negara), atau dipecat. Ternyata, ada sekitar 75 orang yang dinyatakan tidak lolos tes ini. Tidak sedikit yang merupakan penyidik senior dan memiliki rekam jejak panjang dan luar biasa dalam pemberantasan korupsi di tanah air selama bertahun-tahun.

Selain itu, ternyata materi tesnya sendiri bermasalah. Banyak sekali pertanyaan nyeleneh yang muncul di tes ini. Pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya cuma keluar dari mulut Bu Tedjo. Bukan penyelenggara negara yang berpendidikan. Pertanyaan-pertanyaan, yang bahkan mahasiswa psikologi semester 6 pun tahu, kalau diajukan ke dosen akan dirobek-robek dan diludahi.

Buat saya, tes ini tidak lebih dari ulangan PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) di masa SD. Baik murid dan guru sama-sama tahu, pelajaran ini tidaklah penting-penting amat. Formalitas. Semua tahu, jawaban yang diharapkan seperti apa. Dan semua juga tahu, murid yang dapat nilai bagus di pelajaran ini tidak berarti suatu saat nanti bakal jadi presiden atau minimal dapetin Kalpataru. Nggak, nggak gitu mainnya.

Dan menjadikan nilai ulangan PPKN sebagai landasan sebuah keputusan penting, tentunya tindakan tolol. Bayangkan kamu di kelas 6 SD, lalu ada pemilihan ketua kelas. Kandidatnya dua. Yang pertama Budi, yang sudah kamu tahu pandai bergaul, punya leadership skill, suka membantu, cerdas, murah hati, jago olahraga, rajin menabung, ibadah, serta penyayang binatang, tapi nilai PPKNnya cuma 6. Kandidat kedua Joko, yang kamu tidak kenal-kenal banget tapi nilai PPKNnya 9?

Kalau kamu memilih Budi, selamat! Artinya kita satu frekuensi. Kalau kamu memilih Joko, selamat! Artinya kamu cocok jadi Ketua KPK.

Tidak sulit menentukan sikap dan memilih untuk berdiri di sisi mana dalam sejarah dalam kasus ini. Kalau kamu masih mendukung pemecatan para staf KPK padahal kamu sudah melewati program Wajib Belajar 9 tahun, baiknya sih kamu minta refund aja ke sekolahanmu dulu.

Why? It’s clear that your education institution has failed you.
First as a logical being. Second and foremost, as a human being.

Jakarta, 31 Mei 2021.

Kirim Komentar!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s