Udah pada denger dong kasus ini?
Hari ini, 10 Oktober 2021, adalah peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bulan Oktober, seringkali dijadikan bulan kesehatan mental oleh institusi atau komunitas yang bergerak di bidang pendidikan atau kesehatan. Kampus saya misalnya, sering bikin festival film, diskusi, hingga seminar terkait kesehatan mental di bulan Oktober.
Tahun ini, rasanya tidak mungkin bagi saya untuk merasakan Hari Kesehatan Mental. Terasa agak percuma. Mau berharap apa dari negara yang mentalnya udah kena?
(** masukkan meme kena mental**)
Seminggu ini ramai tentang pemberitaan tentang kasus pemerkosaan yang diangkat oleh Project Multatuli. Tentang perjuangan seorang ibu mencari keadilan untuk ketiga anaknya, yang diperkosa mantan suaminya. Alih-alih mendapat keadilan, usahanya membawa kasus ini ke jalur hukum selama bertahun-tahun justru meninggalkan trauma dan siksaan batin baginya. Selengkapnya, silakan baca saja artikel aslinya ya, googling saja judulnya, sudah begitu banyak media memberitakan ulang kasus ini.
Mengikuti perkembangan kasus ini seperti menonton Inception. Kita dibawa masuk ke dalam mimpi di dalam mimpi di dalam mimpi. Mimpi yang berlapis. Tapi, alih-alih mimpi seru, yang kita dapat cuma mimpi buruk tanpa akhir. Alih-alih inception, yang kita saksikan adalah bangsatception. Perilaku bangsat yang berlapis, dari aparat negara.
Penanganan awal kasus ini sendiri sudah terlalu cacat dan bangsat. Tapi, apa yang dilakukan negara setelah kasus ini kembali diangkat oleh Project Multatuli minggu lalu, sudah lebih dari bangsat. Polisi (dalam hal ini Polres Luwu Timur), dengan mudah memberi label hoax, pada artikel luar biasa yang dilakukan dengan kaidah jurnalistik ketat dan penuh perjuangan itu. Situs Project Multatuli juga diserang dan diretas dengan masif.
Sayangnya, usaha mereka gagal. Publik tahu kemana harus bersikap: kebenaran. Solidaritas sosial pun muncul dari media-media lain, yang menulis kembali artikel tersebut ke situs mereka masing-masing, karena situs Project Multatuli tidak bisa diakses.
Tapi, seperti Thanos yang pantang pulang sebelum dapet lima batu akik di film Avengers, begitupun negara ini. Yang pantang pulang sebelum kembali ngebangsat. Yang dilakukan setelahnya sudah lebih keji dari kasus pemerkosaan itu sendiri: menggunakan jasa buzzer. Untuk apa? Melakukan strategi bangsat tapi seringkali efektif: KILL THE MESSENGER.
Buzzer dikerahkan. Secara masif. Untuk menghabisi dua pihak: sang ibu (pelapor), dan para pihak yang mendukung sang ibu (media & LBH). Sang ibu dihajar dengan isu gangguan psikologis / kesehatan mental. Media & LBH dihajar dengan isu “disewa untuk mencoreng nama baik polisi”. Ya, anda tidak salah baca. Buzzer-buzzer itu merasa polisi masih punya nama baik. Tolol sih emang, apalagi belakangan sedang ramai tagar #PercumaLaporPolisi, tapi bukan itu poinnya.
Yang terkeji dan menjijikkan adalah, buzzer-buzzer itu diberikan akses terhadap dokumen sensitif dan rahasia negara: dokumen internal kepolisian. Hasil visum korban disebar di media sosial. Tanpa sensor. Lengkap dengan nama pelapor dan ketiga korban pemerkosaan. Yang mana ketiganya adalah anak di bawah umur. Sekali lagi, TANPA SENSOR.
Korban perkosaan, yang harusnya diberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan, diekspos dan ditelanjangi di media sosial. Ini levelnya bangsat sebangsat-bangsatnya. Thanos, ngeliat perbuatan negara & buzzer ini juga minder saya rasa. Tobat dia, lalu banting setir jadi marbot. Saya tidak paham lagi perasaan sang ibu dan ketiga anaknya. Mereka diperkosa berkali-kali. Pertama oleh sang ayah, lalu oleh polisi dan negara, terakhir oleh buzzer.
Maka hari ini saya tidak bisa merayakan Hari Kesehatan Mental sedunia. Juga bulan ini. Dan negara ini juga tidak patut turut merayakannya. Mereka secara sadar, sistemik, dan struktural menjadi penyebab hancurnya kesehatan mental para korban perkosaan di kasus ini.
Dan kasus ini tidak berdiri sendiri. Bukan yang pertama apalagi yang terakhir. Dari zaman pemerkosaan Sum Kuning tahun 1970-an, kasus pemerkosaan viral di Bintaro tahun lalu, sampai kasus di Luwu Timur tersebut. Ini menandakan penyepelean dan ketololan negara sifatnya akut dan kronis. Sudah sistemik dan masif. Bukan kesalahan satu-dua oknum. Dan pemecatan satu-dua pejabat (jika nantinya ada), tidak akan mengubah apa-apa.
Yang kita butuh adalah revolusi mental. Meski yang kita dapat negara yang mentalnya udah kena. Yah, apa boleh buat. Memang tidak mudah hidup di Wakanda.
Jakarta, 10 Oktober 2021.
Okki Sutanto 